Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi dalam forum yang mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”
KOTA BEKASI, FBN.COM – Di tengah tantangan efisiensi anggaran, ancaman bencana, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui partisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi dalam forum yang mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, sebuah agenda nasional yang mempertemukan para kepala daerah untuk merumuskan strategi menghadapi berbagai persoalan pembangunan perkotaan.
Rakernas XVIII APEKSI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta para wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah kota tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi menjadi ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, setiap daerah dituntut mampu mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan fiskal, serta melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan bahwa Rakernas APEKSI merupakan momentum strategis bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperluas kolaborasi sekaligus menyerap berbagai inovasi pembangunan yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.
“Forum ini menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat kerja sama antarpemerintah kota. Berbagai inovasi yang terbukti berhasil dapat menjadi referensi bagi Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran yang mendorong pemerintah daerah bekerja lebih efektif, efisien, dan inovatif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan fiskal, meningkatnya frekuensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia juga menjadi perhatian utama dalam Rakernas tahun ini. Penguatan ketahanan kota, pembangunan infrastruktur yang adaptif, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi bagian dari strategi bersama yang dibahas dalam forum tersebut.
Melalui Rakernas XVIII APEKSI, Pemerintah Kota Bekasi berharap lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat peran pemerintah kota sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Kota Bekasi dalam forum nasional tersebut juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, memperluas jejaring kerja sama antardaerah, serta meningkatkan daya saing kota melalui inovasi dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (R3daksi)
