“Ketika orang tua harus datang sejak pukul 02.00 pagi demi mendapatkan layanan pendidikan, maka yang patut dipertanyakan bukan antusiasme masyarakatnya, melainkan efektivitas tata kelola yang membuat mereka merasa harus berebut kesempatan.”
KABUPATEN BEKASI, FBN.Com – Ribuan pendaftar membludak, Verifikasi PCMB di SMAN 1 Cikarang Utara membuat orang tua extra melek sejak dini hari.
Kantor Cabang Dinas Wilayah III Kabupaten Bekasi – Jawa Barat dinilai gagal dalam Sosialisasi dan membaca Realitas, Dimana tugas KCD harus mampu memahami fakta atau situasi wilayah secara objektif.
Peristiwa membludaknya peserta PCMB di SMAN 1 Cikarang Utara bukan hanya menimbulkan kepadatan bagi para siswa untuk mendaftar, tetapi juga menghadirkan pemandangan yang sangat memprihatinkan.
Sejumlah orang tua dan calon murid dikabarkan rela datang sejak pukul 02.00 pagi untuk mendapatkan antrean verifikasi berkas.Rabu, (3/6/2026).
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KCD Wilayah III Kabupaten Bekasi. Jika masyarakat benar-benar memahami mekanisme PCMB, jalur pendaftaran, serta pilihan sekolah yang tersedia, mengapa ribuan peserta masih terpusat di satu sekolah saja, hingga menimbulkan antrean panjang sejak dini hari?.
Di tengah gencarnya kampanye digitalisasi dan pelayanan dalam dunia Pendidikan, yang diklaim semakin modern, kenyataan di lapangan justru terlihat sangat memperlihatkan.
Orang tua harus rela mengorbankan waktu istirahat nya demi mengamankan masa depan anak-anak mereka. Tidak sedikit yang memilih datang tengah malam, karena khawatir tidak kebagian antrean atau terlambat melakukan verifikasi.
Ironisnya, kondisi seperti ini seolah menjadi pemandangan yang dianggap biasa di setiap musim penerimaan murid baru. Padahal, ketika masyarakat harus antri sejak pukul 02.00 pagi hanya untuk mengurus administrasi sekolah, ada sesuatu yang patut dievaluasi secara serius.
Sorotan publik pun mengarah kepada Dr. Rina Parlina selaku Kepala KCD Wilayah III. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah tersebut, publik tentu menantikan langkah evaluasi yang nyata, bukan sekadar laporan bahwa proses berjalan sesuai prosedur.
Sarkasnya, jika sosialisasi dianggap sukses tetapi ribuan warga masih kebingungan hingga menumpuk di satu sekolah, mungkin yang tersosialisasikan hanyalah jadwal pendaftarannya, bukan edukasi dalam memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat.
Lebih tajam lagi, jika pelayanan pendidikan membuat orang tua harus bangun pukul 01.00 dini hari agar bisa mengantri pukul 02.00 pagi, maka yang sedang diuji bukan kelengkapan berkas calon murid, melainkan ketahanan fisik dan kesabaran masyarakat.
Masyarakat tidak membutuhkan seremoni keberhasilan atau klaim bahwa sistem sudah berjalan baik. Yang mereka butuhkan adalah pelayanan yang manusiawi, informasi yang mudah dipahami, dan kepastian bahwa mencari sekolah untuk anak tidak harus dilakukan seperti berebut bantuan saat masa krisis.
“Ketika orang tua harus datang sejak pukul 02.00 pagi demi mendapatkan layanan pendidikan, maka yang patut dipertanyakan bukan antusiasme masyarakatnya, melainkan efektivitas tata kelola yang membuat mereka merasa harus berebut kesempatan.”
Kini publik menunggu jawaban. Apakah membludaknya pendaftar dan antrean dini hari ini murni karena tingginya minat masyarakat, atau justru menjadi bukti bahwa KCD Wilayah III gagal membaca realitas yang terjadi di lapangan?
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada banyaknya rapat dan sosialisasi yang dilakukan, melainkan pada seberapa mudah masyarakat menjalani proses yang telah dibuat.
