“Arahan dari bapak Presiden adalah bagaimana infrastuktur digital dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di IKN ini segera dipersiapkan bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN),”
FOKUS BERITA PENAJAM PASER UTARA – Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (12/08). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan urgensi dan arah pembangunan IKN.
Ekonomi yang akan dikembangkan dan mengiringi pemerintahan di IKN adalah ekonomi hijau, ekonomi digital, _data center_, _financial center_, dan lain-lain. “Kepindahan ke IKN yang penting bukan pindah fisiknya, tetapi pindah pola pikir, pindah _mindset_, serta pindah pola kerja kita,” tegas Kepala Negara Indonesia tersebut.
Selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan _shared offices_ untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah. Pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah antar rumpun kementerian/lembaga. Ruang kerja bersama tersebut terbagi menjadi empat gedung Kementerian Koordinator.
Dijelaskan bahwa Nusantara dibangun dengan memperhatikan tiga konsep. Pertama, _forest city_ atau kota hutan yang penuh area hijau. Kedua, _smart city_ atau kota cerdas yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya. Konsep terakhir yang diusung adalah _liveable city_ atau kota yang nyaman ditinggali.
Presiden turut menambahkan berbagai keunggulan yang bisa didapatkan oleh ASN ketika bekerja di IKN, salah satunya kemudahan mobilitas sekaligus fleksibilitas saat bekerja lantaran para pejalan kaki dan pengguna sepeda diprioritaskan. Sebagai alternatif, mobilitas di IKN juga didukung kendaraan listrik berpadu dengan energi hijau.
Keuntungan IKN diharapkan juga dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi serta pemerataan populasi bergulir dengan adanya IKN. “Karena kita tahu 58 persen GDP (Produk Domestik Bruto) ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan luar Jawa dan mendapatkan perputaran ekonominya. Populasi di Jawa bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen populasi ada di Pulau Jawa,” jelas Joko Widodo.
Ditemui usai menghadiri SKP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan arahan-arahan strategis dari Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin untuk mendukung pembangunan IKN yang perlu dijalankan oleh Kementerian PANRB.
“Arahan dari bapak Presiden adalah bagaimana infrastuktur digital dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di IKN ini segera dipersiapkan bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN),” ungkapnya.
Sementara Wakil Presiden memberikan arahan agar Kementerian PANRB melakukan kooordinasi dengan OIKN untuk menyiapkan dan memastikan pemindahan ASN ke IKN berjalan dengan baik. “Mudah-mudahan ini menjadi bagian awal dalam rangka mendorong birokrasi berdampak dengan sistem dan layanan berbasis digital di IKN,” tutup Menteri Anas. (R3daksi)
