Pemprov Riau Menangkan Gugatan Yang Diajukan Mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru

oleh -16 Dilihat
oleh

PEKAN BARU – FBN || Rabu tanggal 29 Juli 2020 , Morlan Simanjuntak yang sudah di berhentikan Partai PDI Perjuangan karena kasus hukum pada tanggal 2 Desember 2019 itu menolak Surat Keptusan (SK) Gubernur Riau tentang pemberhentiannya tanggal 9 April 2020 sebagai Anggota DPRD Kampar serta menolak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Anotona Nazara calon legislatif daerah Kampar Dapil lima yang meliputi Kecamatan Siakhulu – dan Kecamatan Perhentian Raja yang merupakan pemenang suara terbanyak kedua.

Sidang pembacaan putusan gugatan itu dibacakan oleh Majelis hakim yang dipimpin Sri Setyowati, S.H., M.H. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, “kata hakim.

Atas putusan hakim itu, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani, S.H.,M.H. mengatakan jika pihaknya menyambut baik putusan hakim PTUN Pekanbaru. Menurutnya, hakim telah memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan.

“Alhamdulillah, kita menang dalam gugatan ini. Hakim sudah memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya,”kata Ely didampingi Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi, S.H.,M.H.

Terkait proses hukum selanjutnya, Ely mengaku masih menunggu sikap dari penggugat (Morlan-red). “Kita tunggu apakah penggugat banding atau tidak”, ulasnya.

Apabila penggugat menyatakan banding papar Ely, tentu pihaknya dengan tim akan menyiapkan kontra memori bandingnya. Namun apabila tidak banding, artinya putusan itu dinyatakan Inkrah.

Ely menambahkan, Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar, dalam hal. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhentian tersebut, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk pergantian antar waktu (PAW) Morlan Simanjuntak.

“Oleh karena itu, Gubernur sesuai aturan hukum, mau tidak mau harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang,’ sebutnya.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum, tegasnya. (Rls / JH).