Dibalik Menhan dan Lumbung Pangan, Kementan dan Kalung Covid?

oleh -32 Dilihat
oleh

KABUPATEN BEKASI – FBN || Di tengah maraknya New Normal atau hidup dengan kebiasaan baru. Beberapa hari ini ibu pertiwi tengah diguncang adanya penyerahan proyek ketahanan pangan atau food estate, Presiden Joko Widodo memberikannya kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bukan ke Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Dimana hal ini tentunya menjadi banyak pertanyaan dari semua kalangan, mulai dari mahasiswa, pengamat politik dan juga politikus dari berbagai fraksi partai. Beberapa ada yang berpendapat bahwa Presiden tidak percaya dengan Mentan, ada motif politik dibalik adanya proyek ketahanan pangan,dan pertanyaan lain yang semakin memperkuat permasalahan pro dan kontra ketahanan pangan yang terlah direncanakan. Dalam riuhnya pendapat banyak orang, Presiden Jokowi menjawab semua opini yang beredar.

Di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020) lalu, beliau mengatakan Prabowo menjadi komandan di proyek ini karena “Yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista,” tapi juga perkara ketahanan pangan. Bahkan, tambahnya, Prabowo sudah melakukan kalkulasi detail. “Menhan sudah sampaikan hitung-hitungan cost berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate.” Papar Presiden RI Joko Widodo.

Meski sudah menyertakan alasan yang logis namun, masih banyak pihak yang menentang keras seolah proyek ini merupakan bentuk penempatan jobdesk yang dinilai kurang tepat untuk proporsi kementerian. Seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, proyek lumbung pangan nasional bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian Pertahanan. “Program food estate tersebut bukan tupoksi nya Kementerian Pertahanan,” kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Syarief mengatakan, akan lebih baik proyek food estate itu dipimpin Kementerian Pertanian karena menjadi lembaga paling dekat dengan program pangan. “Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya,” ucapnya.

Senada dengan pernyataan Ujang Komarudin, dikutip dari news.detik.com, bahwa adanya penyerahan proyek ketahanan pangan kepada Menhan dinilai kurang tepat oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Kamis (9/7/2020). Ujang mengatakan memang Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI). Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini karena amanah yang diberikan Prabowo di Kabinet Indonesia Maju adalah pada bidang pertahanan, bukan soal pangan.

Banyaknya kontra yang saling adu bantah dengan kebijakan pemerintah, Kantor Staf Presiden (KSP) buka suara menjelaskan soal penunjukan Menhan Prabowo menggarap proyek lumbung pangan nasional. KSP meminta pertahanan tak diartikan secara sempit. “Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata, tapi juga ancaman nonbersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian.

Donny juga mengatakan, ketika pertahanan diartikan secara lebih luas, wajar jika Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo untuk ikut mengelola lumbung pangan nasional. “Jadi saya kira, ketika pertahanan diartikan secara lebih luas, tidak ada salahnya Presiden menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Toh, ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” tuturnya. “Tapi sekali lagi, ini bukan mengambil tupoksi Kementan.

Apalagi ini cadangan strategis, artinya sesuatu yang strategis bagi ketahanan pangan kita, dan juga dimobilisasi oleh TNI untuk turut menggarap itu sebagai operasi militer selain perang,” sambung Donny. Ungkapan Donny selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan juga hal tersebut diyakinkan lagi oleh Menteri Pertanian di sela rapat komisi IV DPR RI Selasa (7/7/20), beliau mengungkapkan “Saya oleh presiden ditunjuk khusus untuk berkonsentrasi pada 165 ribu hektare, 84 ribu hektare lahan eksisting di Kalimantan Tengah untuk food estate, 79 ribu hektare adalah lahan ekstensifikasi,” beber SYL.

Adapun untuk lahan yang seluas 700 ribu hektare, memang SYL belum perlu terlibat. Pasalnya, di lahan tersebut belum ada pengairan primer, sekunder maupun tersiernya. Sehingga, SYL fokus pada proyek yang sudah berjalan bukan pada proyek yang masih dalam wacana. Ia pun mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi dalam proyek food estate. Menurutnya, Jokowi ingin Kementan fokus pada lahan-lahan yang sudah bisa digarap dalam waktu dekat. Ia pun mengaku mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi dalam proyek food estate.

Menurutnya, Jokowi ingin Kementan fokus pada lahan-lahan yang sudah bisa digarap dalam waktu dekat.
Dan ungkapan SYL semakin diperkuat dengan penjelasan dari Menteri PUPR mengapa dalam proyek food estate Mentan tidak disebut, beliau menjelaskan memberi penjelasan “Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu hektare di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sector-nya tetap Menteri Pertanian,” lanjutnya saat diwawancarai di sela rapat bersama komisi IV DPR RI, Selasa (7/7/20).

Prabowo tak sendirian, ia akan dibantu Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan proyek tersebut. Namun, sampai sejauh ini penunjukan Prabowo masih banyak menimbulkan pro dan kontra, karena banyak yang beranggapan posisi leading sector lebih tepat dipercayakan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar proyek ini lebih efektif.

Lain halnya dengan realita yang terjadi sekarang. Di tengah pandemi yang memematikan ini, Mentan yang seharusnya memegang proyek tersebut justru kini sedang menggalakkan kalung covid yang terbuat dari eucalyptus. Dimana adanya kalung antivirus tersebut pun juga memunculkan banyak pro dan kontra. Ada apa dibalik teka-teki Menhan dan Mentan? Sehingga, keduanya seperti bertukar tupoksi?

Oleh :
ACHMAD RAMZY TJ
KETUA DPW II POPMASEPI
Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia
(Universitas Islam 45 Bekasi)

JHON’S